EKONOMI

Tiga Daerah di Banten Belum Sampaikan Usulan UMK 2019

Banten.co – Hingga batas terakhir, Jumat (9/11/2018), tiga daerah di Banten belum menyampaikan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 kepada Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten. Tiga daerah itu, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

“Meski telah diberi tenggat waktu hingga Jumat, belum semua daerah menyerahkan usulan UMK 2019,” kata Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya dilansir Antara di Serang, Jumat (9/11).

Pihaknya memaklumi belum adanya usulan UMK 2019 karena di tiga daerah tersebut ada banyak kawasan industri. “Kita maklumi karena memang tiga kabupaten/kota ini memang agak ‘crowded’, memang itu kawasan industri. Nah tetapi sudah konfirmasi katanya rekomendasi sudah jadi tinggal nunggu Pak Bupati,” ucapnya.

Ketika ditanya apakah ada sanksi terkait keterlambatan usulan UMK 2019, karna menyebut, tidak ada sebab pada dasarnya batas waktu usulan diberikan agar tidak menganggu rangkaian agenda penetapan UMK selanjutnya.

“Ya enggak ada masalah, cuma kan kita upayakan malam ini. Artinya kalau ada malam kita tunggu, karena ini kan tidak berkaitan dengan sanksi lainnya. Beda misalnya kalau pendaftaran KPU atau jabatan publik, itukan ada kompetisi, ini kan tidak,” katanya.

Jika semua usulan sudah masuk, pihaknya baru akan menggelar rapat pleno yang direncanakan pada Jumat (16/11), sedangkan penetapan UMK 2019 melalui surat keputusan (SK) gubernur dijadwalkan keluar pada 21 November 2018.

“Pleno minggu depan diasumsikan dari semua pleno kabupaten/kota masuk. Itu jadi bahan pleno Dewan Pengupahan Provinsi, pertimbangan kepada gubernur. Sudah harus diumumkan selambat-lambatnya 21 November,” katanya.

Beberapa daerah sudah mengusulkan UMK 2019, di antaranya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

Pemprov Banten sebelumnya telah menetapkan UMP Banten 2019 senilai Rp2.267.965. Keputusan UMP tersebut sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com