BERITA

Masyarakat Adat Banten Pakidulan Undang Jokowi Hadiri ‘Riungan Gede’

Banten.co – Masyarakat adat Banten Pakidulan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri kegiatan “riungan gede” atau pertemuan besar kesatuan kesepuhan adat Banten Pakidulan (Sabaki) ke-11 yang berlangsung 3 Maret 2019 mendatang.

“Kami sudah menyampaikan surat ke Istana Negara dan berharap Jokowi bisa menghadiri undangan itu,” kata Ketua Sabaki Sukanta di Lebak, Rabu (20/2).

Pertemuan besar masyarakat adat itu akan dihadiri sebanyak 50.000 orang dari kesepuhan Kabupaten Lebak, Pandeglang, Bogor dan Sukabumi.

Kebanyakan masyarakat adat yang tergabung Sabaki itu lokasinya berada di kaki kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) juga gunung kendeng dan tanah hak ulayat adat,termasuk masyarakat Baduy.

Bahkan, lokasi kegiatan “riungan gede” dipusatkan di Desa Citorek Kecamatan Cibeber berada di kawasan TNGHS.

“Kami sangat berharap Bapak Presiden bisa menghadiri pertemuan masyarakat adat,” katanya.

Menurut Sukanta, pertemuan masyarakat itu dihadiri para putu, ketua adat, abah, olot, oyot, kasepuhan dan kaolotan.

Pertemuan ini, kata dia, merupakan wadah untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat adat melalui para pemuka adat yang diberikan mandat ke Sabaki.

Persoalan masyarakat adat sekarang agar pemerintah mensahkan Undang-Undang (UU) Masyarakat Adat guna menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Kita selama ini belum memiliki legalitas hukum UU Masyarakat Adat,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah segera mengakui dan melindungi masyarakat adat di Indonesia melalui pengesahan UU Masyarakat Adat itu.

Selama ini, kata dia, masyarakat adat secara formal belum memiliki payung hukum UU Masyarakat Adat.

Apabila, masyarakat adat memiliki UU tentu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai hak masyarakat adat, termasuk hak milik kekayaan dan wilayah adat.

“Kita mendorong agar Presiden Jokowi segera mensahkan UU Masyarakat Adat, sehingga mereka terlindungi hak untuk mengelola kekayaan wilayah adat dan hak atas identitas penganut agama leluhur hingga hak peradilan adat,” ujarnya. (Ant)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com