BERITA

DPR Kritisi soal Jabatan Hakim

banten.co – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengkritisi beberapa usulan dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 prioritas.

Arsul saat diskusi forum legislasi ‘RUU Jabatan Hakim’ di lobi Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (29/3), mengatakan, ada tiga isu pokok dalam RUU tersebut.

Tiga isu pokok tersebut, pertama status profesi hakim karena selama ini hakim sebagai pejabat negara hanya Hakim Agung. Untuk itu, salah satu usulan dalam RUU tersebut agar hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimasukkan menjadi pejabat negara seperti Hakim Agung.

Hal ini menurut dia, menimbulkan pertanyaaan terkait kemampuan anggaran negara apabila semua hakim mulai dari PN hingga MA dimasukkan sebagai pejabat negara.

“Kalau hakim dari tingkat pertama hingga hakim agung dijadikan pejabat negara maka ada tambahan sekitar 7.500 pejabat negara. DPR akan mempertanyakan apakah kuat anggaran negara,” ujarnya.

Kedua, menurut dia, terkait manajemen hakim antara lain di dalamnya mengenai rekrutmen, promosi, mutasi hingga masa pensiun hakim.

Politikus PPP itu mengatakan, Komisi III DPR pernah menerima masukan dari para hakim muda yang mengeluhkan konsep mutasi sehingga muncul konsep mutasi berdasarkan regional.

“Misalnya hakim yang direkrut di Sulawesi Selatan maka yang bersangkutan bertugas di sekitar wilayah tersebut. Lalu pengawasan dan penilaian kinerja hakim terkait hakim agung yang merupakan pejabat negara ada evaluasi lima tahunan,” ujarnya.

Ketiga, menurut dia, terkait pengawasan dan penilaian kinerja hakim, berkembang wacana tiap lima tahun dilakukan evaluasi oleh Komisi Yudisial, lalu diserahkan ke DPR untuk dinilai apakah hakim tersebut bisa diperpanjang masa kerjanya atau tidak.

Dia menilai hal itu agar ada kontrol terkait persoalan etika hakim agung karena kalau diserahkan kepada Pimpinan MA maka seperti “jeruk makan jeruk”.

Anggota Hakim Agung, Gayus Lumbuun dalam diskusi tersebut menyambut baik adanya UU tentang Jabatan Hakim tersebut agar hakim dijaga dan diarahkan sesuai dengan UU.

Namun dia mengkritisi mengenai kedudukan hakim ad hoc, apakah masuk sebagai pejabat negara atau tidak, karena selama ini memiliki tugas sangat berat.

“Misalnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang memiliki tugas berat sehingga kedudukan hakim ad hoc harus dibahas mendalam,” katanya.

Gayus juga setuju agar kinerja hakim diawasi oleh KY bahkan kalau perlu pengawasannya harus ditingkatkan misalnya menyelidiki terkait putusan hakim.

Selain itu, Gayus menilai usia hakim tidak masalah hanya sampai 67 tahun karena sebagi bentuk regenerasi hakim.

Banten | Ari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com