EKONOMI

DJP: Wajib Pajak Korban Tsunami Selat Sunda Dapat Keringanan

Banten.co – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi perpajakan serta perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak (WP) yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di wilayah terdampak tsunami di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lampung Selatan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa keringanan yang diberikan kepada WP yang terdampak tsunami itu tidak lain untuk membantu keringanan beban sosial ekonomi terkait kejadian bencana alam tsunami yang menimpa wilayah tersebut.

“Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-370/PJ/2018 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2018,” jelasnya, Sabtu (06/1).

Melalui Keputusan itu, lanjut hestu, Dirjen Pajak menetapkan keadaan kahar sehingga kepada Wajib Pajak yang berada atau memiliki usaha di wilayah terdampak diberikan pengecualian dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan, dan pembayaran pajak atau utang pajak yang jatuh tempo pada 22 Desember 2018 sampai dengan 28 Februari 2019. laporan dan pembayaran dilaksanakan paling lambat 30 April 2019.

“Selain itu, pengajuan permohonan upaya hukum termasuk keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua, yang batas waktu pengajuan permohonan dimaksud berakhir pada 22 Desember 2018 hingga 28 Februari 2019 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2019,” tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com