EKONOMI

Sejak 2014 Gunakan Data Lama, Pemkab Tangerang Data Ulang Wajib Pajak

Banten.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, mendata ulang warga dan perusahaan yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) karena sejak tahun 2014 hingga kini masih menggunakan data lama.

“Padahal terdapat sekitar satu juta wajib pajak, sedangkan data awal masih sekitar 400 ribu,” kata Kepala Bidang PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bapenda Tangerang, Dwi Chandra Budiman di Tangerang, Senin, 9 April 2018 dilansir Antara .

Dwi mengatakan pengelola PBB sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan hingga kini Bapenda melakukan pemutakhiran data piutang wajib pajak.

“Bahkan ditengarai terdapat ratusan ribu objek PBB belum dinonaktifkan, maka perlu ada upaya segera demi pemasukan ke kas negara,” ucapnya.

Upaya tersebut, lanjut  Dwi, di antaranya dengan melakukan jemput bola mengunakan mobil keliling tiap kecamatan demi memudahkan pembayaran bagi wajib pajak.

Sedangkan mobil keliling tersebut akan bergerak mendatangi sebanyak 246 desa dan 28 kelurahan yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Mobil keliling itu sudah dirancang khusus termasuk dilengkapi komputer serta sarana maupun prasana penunjang memudahkan wajib pajak membayar PBB.

Namun hingga pekan pertama April 2018 tercatat penerimaan PBB telah mencapai Rp38 miliar dari target sebesar Rp314 miliar.

Selain mobil keliling, wajib pajak dapat membayar di loket di kantor kecamatan, Bank Jabar Banten (BJB) setempat, anjungan tunai mandiri (ATM), dan swalayan mini.

Menurut dia, pelayanan pembayaran mengunakan mobil keliling itu dianggap efektif karena diperkirakan sekitar Rp3 miliar tiap hari wajib pajak PBB menyetor.

Sebelumnya, Kepala Subbidang Pendataan Bependa Tangerang, Mardani mengatakan pihaknya berencana membuka loket pembayaran PBB pada hari Sabtu dan Minggu agar memudahkan wajib pajak.

Hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan dan menunggu diluncurkan karena ada kesepakatan dengan BJB.

Rencananya loket pembayaran PBB Sabtu dan Minggu itu dimulai pada pertengahan April 2018 dan optimistis target penerimaan pada 2018 sebesar Rp314 miliar tercapai karena wajib pajak sudah mendapatkan kemudahan dalam pembayaran.

 

(TN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com