BERITA

Peringati HUT Kemerdekaan RI 2019, Ditjenpas Siapkan 128 Ribu Remisi

Banten.co – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memperkirakan bisa memberikan remisi umum kepada 128 ribu warga binaan pemasyarakatan (WBP, dulu narapidana) pada peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2019. Jumlah tersebut melampaui target 95 ribu remisi yang dicanangkan untuk tahun ini.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Binapilatkerpro) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Junaedi mengatakan, terlampauinya target pemberian remisi umum dari 95 ribu menjadi 128 ribu tersebut selain menunjukkan prestasi Ditjenpas dalam melakukan pembinaan kepada WBP, juga menegaskan komitmen untuk memberikan hak-hak WBP sesuai ketentuan.

“Semua WBP yang punya hak dan memenuhi syarat harus dapat remisi. Jangan sampai ada yang tercecer,” kata Junaedi, Rabu (7/8).

Junaedi mengingatkan, bahwa kelalaian memberikan hak-hak WBP tersebut, bila memang si WBP memenuhi syarat, akan dipertanggungjawabkan tak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Untuk itu, kata Direktur Binapilatkerpro, jangan ada lagi yang mencoba mengail di air keruh dengan mencoba melakukan pungutan liar (pungli), kolusi atau pun korupsi.

Baca juga: Gelar JAMPAS 2019, Ditjenpas Sukses Penuhi Hak Anak Binaan

“Mereka yang melakukan hal itu jelas-jelas ‘pengkhianat pemasyarakatan’, dan akan kita berantas bersama-sama!” kata Junaedi, tegas. “Tak ada pungli, tak ada KKN, tak ada setoran! Rumors-rumors itu semua yang membuat kita terus di-bully!”

Dalam kesempatan tersebut Junaedi juga mengingatkan agar jajarannya terus menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Misalnya, terus mengupayakan untuk memenuhi tenggat proses pengajuan remisi bagi pelaku pidana umum yang bisa diselesaikan hanya dalam tiga hari dan pidana khusus yang dijadualkan 22 hari.

“Semua harus gratis, cepat, transparan dan objektif!” kata Juanedi.

Prinsipnya, kata dia, semua pihak, baik WBP, keluarga inti WBP, wartawan, bahkan publik bisa mengakses data pemberian remisi umum tersebut.

Sementara, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama (Tikers) Dodot Adikoeswanto menegaskan, kian cepatnya proses pemberian remisi umum dari pengajuan hingga keluarnya surat keputusan (SK) itu dimungkinkan karena telah berjalan baiknya Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) yang berbasis teknologi informasi.

“Kalau pun ada hambatan, biasanya itu karena adanya keterlambatan pengusulan, tidak validnya data yang diinput, serta kadang adanya keterlambatan verifikasi,” kata Dodot. Yang juga seringkali terjadi, menurut dia adalah koneksi internet yang mengalami kendala.

Hal tersebut menurut Dodot sudah dicoba ditanggulangi dengan berbagai upaya, antara lain memastikan bahwa koneksi internet lapas dan rutan hanya untuk kepentingan koneksi sever SDP, bukan untuk hal lain.

“Selain itu kami juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kemungkinan menggunakan provider lain sebagai  tambahan, terutama bagi unit-unit pelaksana teknis yang tak terjangkau system utama,” kata dia.

Selain itu, untuk memastikan tak adanya keterlambatan dalam proses pemberian remisi, Ditjenpas mengharuskan operator membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berguna untuk memastikan percepatan proses verifikasi.

Dalam kesempatan berbeda Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya komitmen jajarannya untuk menjadikan pemberian remisi kepada WBP itu menjadi tak lagi sulit dan berbelit-belit. “Kami bertekad menjadikan hitungan hari menjadi menit, dan harus gratis sebagaimana seharusnya,” kata Dirjen Utami.

Baca juga: Renstra 2020-2024 Tersusun, Ditjenpas Siap Genjot Revitalisasi Pemasyarakatan

Ia menegaskan bahwa aplikasi yang dibangun Ditjenpas sudah menunjukkan hasilnya. “Dari target di awal tahun yang hanya sekitar 95 ribu, saat ini saya sudah menandatangani secara elektronik sebanyak 128.811 SK. Jadi terbukti bahwa pemberian hak berlandaskan ketepatan karena perubahan perilaku sudah bisa diwujudkan. Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan bermanfaat,” kata Utami.

Sebagaimana diketahui, dengan banyaknya terjadi overkapasitas di banyak rutan dan lapas, pemberian remisi bisa diharapkan mengurangi daya tampung dan memberi tempat yang lebih nyaman dan manusiwi bagi para WBP yang masih harus menjalani masa hukuman. Selain itu, manfaatnya juga bisa berdampak pada penghematan anggaran negara.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com