LEBAK

KPU Lebak: Gunakan Hak Pilih, Jangan Golput di Pilkada 2018

Banten.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Banten, mengajak masyarakat di wilayahnya tidak masuk kategori golongan putih (golput) pada Pilkada 2018.

“Kami meminta masyarakat menggunakan hak pilih pada Pilkada bupati dan wakil bupati Lebak dan tidak golput,” kata Komisioner KPU Kabupaten Lebak, Cedin Rosyad Nurdin, di Rangkasbitung, Jumat (24/11).

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan dengan jujur dan adil tanpa paksaan maupun kecurangan. Penyelenggaraan pilkada untuk menentukan kepala daerah secara definitif juga memiliki legitimasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong mendatangi sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing daerah. Pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati Lebak akan digelar 27 Juni 2018.

Masyarakat diminta mencoblos pasangan bupati dan wakil bupati Lebak yang cerdas, jujur dan memiliki visi yang bisa membangun ke depan yang lebih baik. Selain itu, juga masyarakat menggunakan hak pilihnya kepada pasangan kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang baik.

“Kami berharap partisipasi masyarakat menggunakan hak politiknya pada pilkada bisa melebihi 80 persen dari daftar pemilih tetap (DPT),” katanya.

Ia mengatakan, masyarakat yang tidak memilih calon pasangan bupati dan wakilnya akan merugikan dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan daerah.

Masyarakat wajib memilih kepala daerah untuk percepatan pembangunan lima tahun ke depan. “Kami selalu mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih pada pilkada,” katanya menjelaskan.

Ia menyebutkan, KPU setempat menargetkan partisipasi hak pilih pada pilkada 2018 mencapai 80 persen. Untuk mendongkrak partisipasi hak suara pilkada, pihaknya terus mengoptimalkan kegiatan sosialisasi agar target 80 persen bisa tercapai.

Kegiatan sasaran sosialisasi itu antara lain masyarakat, institusi pendidikan, lembaga keagamaan, instansi pemerintah dan berbagai pekerja profesi.

Diperkirakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada tidak jauh dengan Pilpres 2014 yakni sekitar 914.375 jiwa.

Dari 914.375 jiwa yang masuk DPT memberikan hak pilihnya di 1.897 tempat pemungutan suara (TPS) di 345 desa/kelurahan yang ada di 28 kecamatan. “Kami mengajak masyarakat dapat menyukseskan pilkada dengan menggunakan hak politiknya,” katanya.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda-I) Sekertariat Pemerintah Kabupaten Lebak Alkadri mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada pilkada karena kewajiban untuk menentukan pembangunan lima tahun.

“Pemerintah daerah memfasilitasi anggaran pilkada untuk pengamanan, penyelenggaraan dan pengawasan,” ujarnya.

Bahkan, anggaran pilkada melalui kesekretariatan di KPU Rp 65,5 miliar, Panwaslu, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rp 9,2 miliar.

Begitu pengamanan kepolisian Rp 1,2 miliar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rp 500 juta. “Kami berharap pilkada berjalan damai, lancar dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” pungkasnya. (Pras)

­­

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com