BERITA

Kemenkumham-Pemkot Tangerang Teken MoU Pengelolaan Lahan, Gubernur: Selesai Semua

Banten.co – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, persoalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Pemkot Tangerang sudah diselesaikan dan sebagai tindaklanjut dari koordinasi penyelesaian persoalan ijin dan pengelolaan lahan Kemenkumham di Pemkot Tangerang, dilakukan penandatangan kesepakatan atau MoU.

“Persoalan kemarin kan di izin, izin sudah diberikan. Tindaklanjutnya adalah memang ada hal-hal yang perlu semacam kesepakatan atau MoU berkaitan dengan pemanfaatan lahan Kumham itu,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Pandeglang, Selasa (23/7).

Wahidin mengaku sudah meneliti ulang apa yang menjadi persoalan berkaitan persoalan Kemenkumham dan Pemkot Tangerang tersebut, sehingga komunikasi menjadi tidak bagus antara dua lembaga pemerintah.

“Kita sudah sepakati beberapa point yang pertama soal izin keberadaan lembaga Kemenkumham tersebut, kita fahami sebagai lembaga pemerintah untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Kemudian poin ke dua, ada syarat yang diminta oleh Walikota terkait dengan ruang terbuka hijau, dan hal itu sudah ada kesepakatan tinggal siapa yang mengelola apakah Kemenkumham atau walikota. “Itu yang hari ini dibuat kesepakatan,” kata Wahidin.

Kesepakatan yang ke tiga, kata dia, tanah-tanah dan bangunan yang sudah dibangun oleh Pemkot Tangerang, ditindaklanjuti dengan pengelolaan hibah dari Kemenkumham kepada Pemkot Tangerang.

“Ada pasar gedung dan lainnya ini sepakat diproses administrasinya untuk dihibahkan kepada pemerintah Kota Tangerang,” kata Wahidin.

Selanjutnya ke empat, kata dia, adalah membuat roadmaf bagaimana pemanfaatan lahan yang luasnya sekitar 181 hektar milik kemenkumham agar jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

“Jadi sudah selesai semua. Memang gubernur punya kewajiban untuk menyelesaikan,” kata Wahidin.

Sementara, Kemenkumham mengakui, kantor dan gedung yang didirikan diatas miliknya di Kota Tangerang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah setempat.

“Pemkot Tangerang diminta untuk mengajukan permohonan hibah kepada pemerintah pusat atas lahan milik kementerian tersebut yang digunakan oleh pemerintah daerah, sesuai PP Nomor 27 tahun 2014,” kata Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN), Wisnu Nugroho. (Ant)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com