BERITA

Gerindra dan BCI Kompak Kritik Laporan GPSP ke Bawaslu

Banten.co – Langkah Gerakan Pemuda Sadar Pilkada (GPSP) yang melaporkan Muhamad-Saraswati ke Bawaslu Tangerang Selatan (Tangsel) dikritik.

GPSP dinilai tidak memahami UU Pilkada dan membedakan program yang termuat dalam visi misi calon dengan politik uang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra yang juga Wakil DPRD Tangsel Li Claudia Chandra saat menanggapi laporan GPSP terkait dengan program bantuan Rp 100 juta untuk setiap rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) termasuk insentif Rp 1 juta per tahun.

Li Claudia Chandra | Foto : Istimewa

“Janji program ini adalah janji yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2024. Dalam laporannya pun GPSP mengatakan “program”, jadi bagaimana bisa suatu program yang diajukan bisa di sebut pelanggaran kampanye,” kata Li Claudia dalam keterangan, Rabu (21/10/2020).

Li Claudia mengingatkan, bahwa Presiden Jokowi dalam kampanye pilpres pun menjanjikan program-program seperti dana desa.

“Nah apakah janji program tersebut di kategorikan ‘money politics’,” kata dia bertanya.

“Ada baiknya GPSP mencari GPS (Global Positioning System) yang tepat dan akurat agar kesadaran dan kepeduliannya terhadap Pilkada Tangsel ini bisa lebih bermanfaat,” papar Li Claudia.

Li Claudia menegaskan, daripada melaporkan hal-hal seperti ini, GPSP sebaiknya dapat melaporkan tindakan ketidaknetralan para ASN di Tangsel.

“ASN yang sudah terang-terangan memihak di Pilkada ini,” tandas Li.

Semwntara itu, Direktur Eksekutif Banten Care Institute (BCI) Heriyono Nayottama sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ketua DPC Gerindra Tangsel Li Claudia Chandra.

“Logika politik yang dibangun oleh GPSP sangat absurd. Janji politik sangat jauh berbeda dengan politik uang. Mereka harus paham soal definisi politik uang,” kata dia.

Direktur Eksekutif BCI, Heriyono | Foto: Istimewa

Heriyono pun memertanyakan apakah GPSP telah melihat secara fakta bahwa salah satu paslon membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat.

“Kalau GPSP melihat salah satu paslon membagi-bagikan uang kepada masyarakat Tangsel terkait kampanye, semestinya hal itu yang diadukan mereka,” ucap dia.

Heriyono menjelaskan, yang dimaksud pelanggaran politik uang adalah jika para paslon atau tim paslon benar-benar terlihat membagi-bagikan uang kepada masyarakat.

“Faktanya, sampai saat ini sejumlah paslon atau tim paslon masih dalam koridor yang menjadi aturan main yang telah ditetapkan oleh KPU,” jelas dia.

Penjelasan Heriyono, janji dalam visi misi setiap paslon pasti akan membuat masyarakat Tangsel lebih baik.

“Soal kenyataannya nanti setelah menang apakah benar-benar menjadi kenyataan, biarkan masyarakat yang menilainya,” terang dia.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com