BERITA

DPRD Kabupaten Tangerang Rampungkan 4 Raperda

Banten.co – DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, merampungkan empat Rancangan Peraturan Daerah sebagai payung hukum terhadap penyelenggaraan keuangan daerah dan penggunaan dana untuk olahraga.

“Untuk pelaksanaan telah dibentuk Panitia Khusus yang mengacu pada keputusan Ketua DPRD Mad Romli No. 02 tahun 2016,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi di Tangerang, Senin (11/4).

Dedi mengatakan, Raperda tersebut yakni tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemberdayaan Koperasi, Penyertaan Modal Kepada PT Jamkrida Banten, Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, PT LKM Artha Kerta Raharja, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dia mengatakan, sebagai Koordinator I Pansus Raperda bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada bidang olahraga telah sesuai dengan UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional.

Pemerintah daerah wajib untuk mendanai olahraga diantaranya dengan cara membangun sarana maupun prasarana pendukung. Sebagai contoh, katanya, di Kota Bandung, pemerintah setempat mengucurkan dana untuk olahraga sebesar Rp 51 miliar sementara di Kabupaten Tangerang hanya Rp 8 miliar per tahun.

Sedangkan Koordinator Pansus II Ukar Sarih mengatakan saat ini Perda tentang Koperasi masih bergabung dengan UMKM, padahal seharusnya sudah terpisah. Ukar mengatakan, dari hasil studi banding ke Bandung dan Pandeglang bahwa koperasi yang mati suri langsung dihapuskan karena tidak memberikan pemasukan kepada anggota, karena yang untung hanya pengurus koperasi.

Koperasi harus dapat bersaing dengan swalayan mini dan toko modern yang belakangan terus tumbuh sumur dan diminati warga. Sementara itu, Koordinator Pansus III, Nazil Fikri mengatakan perlu mencari referensi ke daerah lain tentang penyertaan modal dan mendorong agar UMKM dapat kemudahan dalam perizinan.

Dia mengatakan, pelaku UMKM harus dapat pendampingan dari sisi permodalan dan mencari muatan lokal tentang produk UMKM. Sebagai contoh, katanya, di Surabaya bahwa instansi terkait memberikan sertifikat halal kepada pelaku UMKM bidang makanan.

Bahkan instansi berwenang di Kota Bandung memberika kemudahan kepada pelaku UMKM dengan cara perizinan dapat melalui online.

Banten | Antara | Ari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com