BERITA

Ciptakan SDM Unggul di Pemasyarakatan, Dirjen PAS: Pakai Filosofi Tenis Meja

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami saat bermain tenis meja di acara Penguatan SDM Unggul Pemasyarakatan dan Olahraga Bersama di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Banten.co – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan menggelar acara sosialisasi penguatan sumber daya manusia (SDM) Unggul Pemasyarakatan dan Olahraga Bersama bertajuk  ‘Follow Rule of The Game, Sportivity To be a Winner’ di gedung Ditjen PAS di Jakarta, Jumat 20 September 2019.

Acara ini diikuti kepala Divisi Pemasyarakatan seluruh Indonesia, dan UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menggunakan filosofi tenis meja untuk menguatkan SDM Pemasyarakatan. “Acara olahraga bersama ini adalah cara kami rehat sejenak untuk menyegarkan pikiran dan melepas kepenatan,” kata Sri Puguh.

Menurut Sri Puguh, akan banyak fungsi yang harus dijalankan. Tidak semua orang bisa melakukan fungsi-fungsi ini dan SDM Ditjen Pemasyarakatan harus bisa melakukannya. “Gunakan filosofi permainan tenis meja untuk melangkah,” ucapnya.

Sri Puguh mengatakan perhatikan dua orang yang bermain tenis meja secara cermat. Pemain harus mengikuti aturan. Setiap pemain harus mempelajari lawan bertanding, lalu merencanakan dan menentukan gaya bermain, fokus, dan tidak bermain di zona aman untuk mendapatkan angka.

“Mereka yang bermain di zona aman, dengan mengembalikan bola tengah meja, tidak akan mendapatkan angka,” kata Sri Puguh.

Jadi, masih menurut Sri Puguh, jadilah pemain tenis meja yang bermain sesuai aturan, merencanakan permainan, inovatif menghadapi lawan, dan kreatif menempatkan dan mengembalikan bola untuk mendulang angka, serta tidak bermain di zona nyaman.

“SDM Pemasyarakatan, untuk menjalankan fungsi-fungsi sesuai diamanatkan dalam revisi UU Pemasyarakatan, bisa menerapkan filosofi ini untuk menjadi sumber daya unggul,” paparnya.

Sri Puguh juga menyebut beberapa fungsi yang akan dijalan SDM Pemasyarakatan. Salah satunya peran wali bagi warga binaan. Lainnya, adanya rumah bagi narapidana perempuan yang melahirkan dan harus membesarkan bayi sampai usia tiga tahun.

“Jumlah narpidana melahirkan saat ini 154 orang di seluruh Indonesia, dan jumlahnya terus berubah,” katanya.

Untuk anak-anak, lanjut Sri Puguh, adalah ada lembaga pemasyarakatan khusus  (LPK). “Semua ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Tidaknya hanya persiapan fasilitas fisik, tapi juga sumber daya yang akan bertugas,” jelasnya.

Terkait UU Pemasyarakatan yang baru memberi kemungkinan narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi, Sri Puguh secara diplomatis mengatakan semangat revisi UU Pemasyarakatan adalah restorative justice, yaitu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan pelaku tindak pidana dan korbannya.

Restoratif Justice, katanya  harus berdasarkan aturan. Jadi, semua narapidana berhak mendapatkan apa saja sesuai aturan. Jika ini tidak dilakukan akan ada komplain dari masyarakat.

“Dalam UU Pemasyarakatan yang baru semua hak kewajiban tahanan dan warga binaan harus dilaksanakan. Kami tidak boleh lengah, yang menyebabkan ada komplain dari pihak-pihak yang belum mengetahui semangat undang-undang ini,” katanya.

Sri Puguh juga mengatakan seluruh jajaran Ditjen PAS bekerja keras menyambut pengesahan UU Pemasyarakatan yang baru.

“Terima kasih tak terhingga kepada semua yang telah mengorbankan kebersamaan bersama keluarga untuk menyusun rencana penguatan fungsi-fungsi pemasyarakatan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com